PAHAMI BAIK-BAIK LOGIKA BERIKUT SEBELUM MENGHAKIMI ERICK & LUHUT TERLIBAT BISNIS PCR.

Oleh: R Haidar Alwi
Jakarta, 28 November 2021

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 menetapkan Lido sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pemilik Lido di bawah MNC Group adalah Harry Tanoesoedibjo. Sedangkan Wakil Menteri Pariwisata, Angela Herliani Tanoesoedibjo adalah anak dari Harry Tanoesoedibjo. 

PT Tower Bersama Infrastructure (TBIG) mendapatkan pekerjaan menyediakan menara telekomunikasi (tower) untuk PT Telkom. Pemilik PT TBIG adalah Sakti Wahyu Trenggono yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Sedangkan Telkom merupakan perusahaan milik negara (BUMN). 

PT Adaro Energy menjadi pemasok batubara untuk PLN. Pemilik PT Adaro Energy adalah Garibaldi Thohir alias Boy Thohir, kakak kandung Menteri BUMN, Erick Thohir. Sedangkan PLN merupakan perusahaan milik negara (BUMN).

Metro TV menerima pendapatan dari hasil kerjasama iklan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Pemilik Metro TV di bawah Media Group adalah Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Sedangkan Menkominfo, Johnny G Plate adalah mantan Sekjen Partai Nasdem. 

Lalu, apakah contoh-contoh di atas dapat dikategorikan sebagai KKN??? Belum tentu. Loh, kan ada hubungannya dengan pejabat negara dan ada pihak swasta yang diuntungkan??? Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, unsur utama dari KKN adalah “dilakukan secara melawan hukum”. Jadi, apabila aktivitas atau peristiwa tersebut dilakukan secara legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bisa dikategorikan sebagai KKN.

Demikian juga dengan PT GSI yang menjadi salah satu penyelenggara tes PCR. Meskipun disebut-sebut ada hubungannya dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, bukan berarti mereka melakukan perbuatan melawan hukum atau KKN seperti yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Ketua Majelis Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDEM), Iwan Sumule.

Laporan tersebut adalah hal biasa karena setiap orang memang berhak melaporkannya. Tapi jangan lupa, sekali lagi, peristiwa yang dilaporkan itu belum tentu perbuatan pidana sehingga perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk membuktikan kebenarannya. Jika dalam prosesnya tidak ditemukan unsur pidana, maka polisi akan menghentikan kasusnya.

Tidak ada Undang Undang yang melarang pejabat negara memiliki saham di sebuah perusahaan. Pun tidak ada aturan yang mengharamkan keluarga pejabat negara untuk berbisnis. Masyarakat juga tidak diwajibkan melakukan tes PCR di laboratorium PT GSI. Mereka bebas memilih dari 908 laboratorium yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pihak swasta. 

Lagi pula penentuan harga tes PCR bukan ditetapkan oleh Erick dan Luhut saja, melainkan melibatkan Presiden, sejumlah Menteri, swasta serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Komponen penyusun harga ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Memangnya membangun laboratorium tidak perlu modal??? Mulai dari bangunan, mesin seharga ratusan juta bahkan miliaran Rupiah, APD Lengkap, test kits, gaji petugas dan lain-lain. 

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk tidak tergesa-gesa menghakimi Erick dan Luhut seolah-olah keduanya benar-benar melakukan tindak pidana KKN. Apalagi jika ditelusuri aktornya adalah orang-orang yang kontra terhadap Pemerintah, yang selalu menilai dari kacamata negatif. Termasuk tuduhan ‘bermain tambang’ yang dialamatkan kepada Luhut sebelum isu bisnis PCR mencuat. Pengaduan yang dibuat ke PBB mengindikasikan bahwa mereka didera ketakutan karena data yang mereka miliki sangat lemah. 

Apapun modusnya, tujuannya hanya satu, yaitu mendiskreditkan pemerintah. Terlebih, Erick dan Luhut merupakan ujung tombak dalam penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Ingat, serangan selalu menyasar pejuang yang berada di garis depan. (HAI)