Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan 6 orang yang menduduki posisi baru sebagai menteri di kabinet.
Rencananya, 6 orang menteri baru ini bakal dilantik Rabu (23/12/2020) hari ini.
Berikut tanggapan dari Ketua Umum Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia, H. M. Yusuf Steven Samuel Lee Lahengko, S.H., S.TH,. Saat di Rumah Sakit, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 22 Desember 2020, sore:
“Pergantian mentri saat ini adalah langkah tepat bagi presiden untuk meredam banyak keraguan atas kinerja Kabinet Indonesia Maju.
Beberapa kejadian menjadi dasar keraguan Masyarakat terhadap kinerja para mentri, di tetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dan kurang nya kinerja dari menteri tersebutlah yang mengakibatkan rasa pesimis masyarakat terhadap kinerja para menteri tersebut.
Kasus korupsi adalah trending topik yang mengakibatkan banyak nya masyarakat menjadi ragu terhadap pemerintah, akan tetapi dengan adanya reshuflle saya sangat berharap ada perbaikan untuk dapat mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah.
Bagi saya naman-nama yang masuk jajaran menteri adalah nama nama lama dan masih dalam lingkungan istana itu sendiri hanya Ibu Risma, Gus Yaqut dan Pak sandiaga uno yang memang bukan dari lingkungan istana lah yang membuat reshuflle terasa berbeda.
Saya justru berharap lebih dari pak presiden, harapan saya ada muka muka baru dalam reshuflle kali ini, dan saya melihat presiden seperti kekurangan potensi untuk memilih kandidar menteri.
Dari keenam menteri baru yang ditunjuk presiden saya hanya melihat ketiga wajah baru yang bisa membawa perbedaan dalam lingkungan kerja presiden dan bisa jadi memperbaiki citra pemerintah di tengah masyarakat.
Inti nya saya berharap pemerintah dapat melihat penting nya reshuflle di lakukan untuk meningkat kan kinerja dari pemerintah itu sendiri bukan untuk sekedar balas jasa (sisa sisa pilpres).
Semoga pemerintah bisa memperbaiki kinerja nya dan kembali fokus dengan program kerja yang ada.”
H. M. Yusuf Steven Samuel Lee Lahengko, S.H., S.TH.
Ketua Umum Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia.