Surati LEMENTRIAN PUPR,INAKOR Harap PPID Terbuka Terkait Informasi Proses Tender Dua Paket Preservasi 350an M Di Sulut

Lembaga Swadaya Masyarakat- Independen Nasionalis Anti Korupsi (LSM-INAKOR) Jumat, 10 Februari 2023 resmi layangkan surat permohonan informasi publik ke PPID KEMENTRIAN PUPR.

Adapun informasi yang dimohonkan INAKOR yakni sejumlah salinan dokumen penawaran, salinan dokumen kontrak, dan sejumlah dokumen lainnya terkait pada proses tender dua paket pekerjaan preservasi, Kegiatan Preservasi Jalan Esang-Rainis (Penuntasan) dan Preservasi Jalan Maelang-Batas Bolmut-Biontong-Atinggola.

Melalui pernyataan ketua INAKOR : Upaya permohonan informasi yang kami lakukan sudah secara patut sesuai amanat Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 11 ayat 5, telah disebutkan bahwa informasi mengenai perjanjian antara pemerintah dan pihak ketiga merupakan informasi publik. Hal ini juga terlihat dari putusan Komisi Informasi Pusat mengenai sengketa dokumen kontrak pengadaan yang keputusannya selalu menyebutkan bahwa dokumen kontrak merupakan informasi publik.

“Peran ini sehubungan dengan tugas serta aktivitas kami LSM-INAKOR yang adalah mitra Pemerintah dalam melakukan Control Sosial membantu Negara melalui pengawasan, pencegahan dan pemberantasan korupsi. berdasarkan PP 43 Tahun 2018 Tentang Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.”

Selain itu hal upaya ini kami lakukan untuk dapatkan data awal pemula sebagai dasar awal sehinggah memudahkan akses masyarakat untuk ikut serta melakukan pemantauan dan dapat meminimalisir terjadinya korupsi.

Atas permohonan informasi publik ini kami berharap ppid utama kementerian pupr dapat terbuka terkait informasi proses tender 2 paket pekerjaan preservasi dengan anggaran 350 miliaran yang multiers ini.

“kitorang pandang ini ada ketidakwajaran yang pertama ketidakwajaran itu terkait dengan nilai proyek. nilai proyek ini terkesan sangat fantastis mengingat hampir di setiap tahun anggaran tetap ada kucuran dana pada titik-titik pelaksanaan yang sama.

Jadi, apalagi sesuai dengan modus baru yang saat ini juga KPK sedang memantau setiap pergerakan proses tender yaitu mark up anggaran pada harga penawaran, dengan demikian karena torang menganggap ada kejanggalan pada harga penawaran makanya torang minta Dokumen untuk lakukan analisis lebih lanjut.

berikutnya ada ketidakwajaran itu juga pada pemilihan pemenang bahwa dipandang pemenang yang dimenangkan ini dia tidak mempunyai kemampuan dasar karena sesuai dengan data yang kitorang himpun bahwa pemenang yang dimenangkan ini ada beberapa temuan BPKnya pada pekerjaan yang dia kerjakan yang notabenenya volume pekerjaan kecil sedangkan yang baru dimenangkan ini angka yang betul-betul fantastis dan dipandang tidak memenuhi kualifikasi kalo dibandingkan dengan pekerjaan yang dia kerjakan ini, tahun sebelumnya aja dikasih ada adendum 3 kali bahkan ada kekurangan volume pada pekerjaan jadi 2 (dua) indikator ini yang torang anggap janggal makanya untuk analisis lebih lanjut torang minta itu dokumen melalui permohonan informasi yang sudah secara patut .

diketahui jelang akhir tahun 2022 balai pelaksana jalan nasional wilayah Sulawesi Utara telah melaksanakan dua kegiatan pekerjaan yakni kegiatan preservasi Jalan esang- rainins (penuntasan) melalui satker wilayah 3 yang dilaksanakan oleh PT marga dwitaguna dengan harga negosiasi sebesar Rp.204.954.367.000,00 dan kegiatan preservasi Jalan Maelang-batas Bolmut- biontong- atinggola melalui satker wilayah 2 yang dilaksanakan oleh PT margahasta CitraMukti dengan harga penawaran Rp 152.129.949.913,14

Kepala BP2JK Sulawesi Utara saat dikonfirmasi atas permohonan informasi publik yang dilayangkan LSM-INAKOR ke PPID kemententrian PUPR mengatakan surat tersebut sudah di teruskan ke subdit Kepatuhan internal Bina Konstruksi untuk bisa diteruskan ke PPID Utama kementerian PUPR.

Engko